PARLEMEN JALANAN MAHASISWA PERGERAKAN

Posted on Updated on


422764_2292814780325_296171864_n“Pasukan pemenang mendapatkan kemenanganya sebelum berangkat ke medan pertempuran” Sun Tzu

Peran gerakan mahasiswa dalam setiap momentum – momentum besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia bisa dikatakan sangat signifikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan mahasiswa masih berada dalam koridor-koridor ideal yang mampu menjadi garda terdepan dalam setiap peristiwa besar yang terjadi di bangsa Indonesia. Begitu besarnya peran mahasiswa membuat aktifitas dan kehidupan mahasiswa senantiasa mendapat sorotan publik. Mahasiswa adalah intelektual yang diharapkan mampu mentransormasikan aspirasi rakyat dalam ranah ilmiah sehingga aspirasi ini mampu direalisasikan secara kongkrit

Kejadian yang mungkin masih ada dalam benak kita adalah ketika mahasiswa setelah lama terberangus oleh hegemoni Orde Baru, gerakan Mahasiswa mampu keluar dari belenggunya untuk kembali menyuarakan amanah penderitaan rakyat. Kebobrokan rezim Orde Baru yang berimplikasi pada krisis Ekonomi yang menyengsarakan rakyat indonesia menjadi prima causa dari bangkitnya gerakan mahasiswa. Pada Tahun 1997 gerakan – gerakan Mahasiswa berorintasi pada terjadinya suatu perubahan dari kebijakan – kebijakan Orde Baru yang menyengsarakan rakyat.

          Para mahasiswa melakukan tekanan pada pemerintah untuk segera melakukan perubahan sebagai upaya penanganan terhadap krisis yang terjadi, semua amanah itu di akumulasikan oleh gerakan mahasiswa ke dalam term reformasi. Peran mahasiswa dianggap begitu besar dalam mengulingkan  rezim Orde Baru yang dianggap sebagai dalang dari terjadinya krisis yang menimpa bangsa Indonesia. Gerakan Mahasiswa pada tahun 1998 mampu menjebol tembok kokoh pertahanan rezim Orde Baru.

  1. A.  Definisi Dan Latar Belakang Aksi

Aksi atau dalam sebagian besar masyarakat disebut dengan demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Aktivis organisasi ekstra yang tergabung dalam komunitas Cipayung (PMII, GMNI, HMI, dsb) sering menyebutnya dengan parlemen jalanan. Disebut dengan parlemen jalanan karena aksi merupakan simbol perlawanan atas tidak becusnya elit politik ataupun birokrasi untuk menyelesaikan permasalahan rakyat dalam forum mereka. Kebijakan – kebijakan yang pro rakyat harusnya dapat diselesaikan oleh parlemen yang berwenang, tapi pada kenyataannya pihak yang berwenang gagal untuk menyelesaikan dan cenderung membuat keputusan yang merugikan rakyat.

Bagi beberapa kalangan parlemen jalanan atau aksi masa dianggap hal tabu yang cenderung anarkis. Dalam kalangan  aktivis, parlemen jalanan sebenarnya adalah opsi terakhir untuk menyampaikan aspirasi dan protes terhadap penguasa. Berbagai cara telah ditempuh mulai dari propaganda media, pendekatan persuasif, hingga melakukan audiensi maupun hearing kepada pihak yang berwenang. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tak dapat memainkan perannya. Dilatar belakangi oleh kejadian seperti itu, maka aktivis yang bersangkutan mau tidak mau harus menggunakan strategi parlemen jalanan. Tingkat keberhasilan parlemen jalanan pun masih dirasakan cukup signifikan, karena sebagian besar penguasa, elit politik, dam birokrat negeri ini masih takut dengan adanya kekutan masa atau people power. Parlemen jalanan juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball.

Parlemen jalanan atau Aksi adalah hak yang dalam situasi tertentu dapat menjadi kewajiban. Selain Declaration of Human Right (freedom of speech), hak aksi juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 beserta amandemennya. Secara lebih spesifik, aksi ini kemudian diatur dengan adanya UU No. 9/1998 tentang Mekanisme Penyampaian Pendapat di Muka Umum. UU ini mengharuskan panitia aksi harus memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian setidaknya 3 hari menjelang hari H. Ketentuan lainnya adalah, didalam surat pemberitahuan itu harus ada nama penanggung jawab aksi, waktu pelaksanaan, rute yangh dilewati, isu yang dibawa, jumlah massa, dan bentuk aksi. Selain itu ada juga larangan untuk melakukan aksi pada hari-hari tertntu dan tempat-tempat tertentu. Dalam pandangan aktivis, UU ini dicurigai sebagai alat untuk mengebiri suara kritis mahasiswa dan rakyat. Pada perkembangannya, UU inilah yang digunakan oleh rezim berkuasa via aparat kepolisian untuk mematikan suara oposan, dengan banyak menyeret para aktivis ke penjara.

  1. B.  Pembangunan Isu Dan Mobilisasi Masa

Dalam merancang sebuah parlemen jalanan atau aksi, kita harus menentukan tema atau grand issue yang akan kita bangun. Isu yang santer berkembang di masyarakat yang eratb kaitannya dengan kedzoliman penguasa harus dapat di olah dan dipoles sedemikian rupa hingga terkesan menarik di mata masyarakat. Dalam penyusunan sebuah isu, kita harus dapat menentukan grand issue dan isu turunan yang nanti akan kita bawa. Isu turunan merupakan sekumpulan isu yang apabila dikerucutkan mengarah pada isu utama yang kita bawa.

Selain menentukan tema atau grand issue, massa adalah faktor yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana memobilisasi massa yang kuat adalah salah satu kebutuhan dalam mempersiapkan sebuah parlemen jalanan atau aksi. Pengorganisiran massa agar menjadi kekuatan  yang masiv adalah pekerjaan membangun massa sadar yang terorganisir dan berkekuatan. Makna massa sadar harus dilihat dalam dua pengertian: pertama, secara kognitif (kesadarannya) dan kedua, secara politik (tindakannya untuk berjuang). Massa sadar adalah massa yang mampu membangkitkan membangkitkan dan berjuang bersama massa yang lain.

Salah satu parameter keberhasilan aksi adalah semakin banyaknya massa yang hadir dalam aksi, semakin banyak massa yang hadir akan menjadi force power tambahan bagi kita untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang telah memahami isu yang dibawa dan turut berperan dalam menyuarakan isu tersebut, cara mengumpulkan massa sangat banyak, akan tetapi sebagai inisiator aksi kita perlu untuk memahamkan peserta aksi terkait aksi yang akan dilakukan agar aksi memiliki “jiwa” dan peserta aksi tidak sekedar “tong kosong nyaring bunyinya”.

Bentuk pemahaman yang sering dilakukan adalah menggunakan selebaran atau poster dan pemahaman secara langsung. Pemahaman secara langsung, biasanya di sampaikan pada saat pembacaan pra aksi sembari menentukan perangkat dan format aksi yang tepat. Pemahaman menggunakan selebaran dan poster tidak hanya dilakukan pada saat pembacaan, tetapi dilakukan juga bebarengan dengan aksi yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memahamkan masyarakat luas akan isu dan tuntutan yang di sampaikan melalui aksi masa.

  1. C.  Perangkat Aksi

Perangkat aksi adalah bagian kerja partisipan aksi massa. Perangkat aksi massa disesuaikan dengan kebutuhan, umumnya diperlukan perangkat sebagai berikut:

  1. Koordinator lapangan. Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada peserta aksi/massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan/mengakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Korlap hendaknya orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif.
  2. Wakil koordinator lapangan. Wakorlap adalah pembantu korlap di lapangan dan berfungsi sama dengan korlap.
  3. Orator. Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi massa dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.
  4. Humas. Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi massa kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.
  5. Negosiator, berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
  6. Kurir. Berfungsi sebagai mata – mata, dimana dia yang bertugas mengawasi dan menunjukkan rute maupun kondisi yang berkembang. Kurir juga berfungsi penghubung ketika sebuah aksi massa tidak bisa dipastikan hanya dimanfaatkan oleh satu komite aksi atau kelompok saja. Bisa jadi pada saat bersamaan komite aksi lainnya sedang menggelar aksi massa, menuju sasaran yang sama. Oleh karena karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diperlukan fungsi kurir untuk menghubungkan kedua atau lebih komite aksi yang menggelar acara yang sama. Selain itu kurir juga berfungsi menjembatani komi aksi-komite aksi agar terjadi penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. Dalam hal ini kurir bertugas memberikan laporan pada korlap perihal aksi massa yang dilakukan komite aksi lain.
  7. Advokasi. Perbenturan antara kedua massa dengan aparat keamanan perlu dihindari, akan tetapi jika hal itu terjadi dan berakhir dengan penangkapan terhadap aktivis massa diperlukan peran tim advokasi yang bertugas membela dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
  8. Asisten teritorial/keamanan/dinamisator lapangan. Sering terjadi aksi masa radikal menjadi aksi massa anarkis karena emosi terpancing untuk melakukan tindakan destruktif. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam ini dilakukan dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat asisten teritorial (aster). Aster atau disebut juga keamanan atau sweaper bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana. Tugasnya mengamati kondisi massa. Selain itu juga aster berfungsi mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat.  Aster bertugas memobilisasi massa, menyerukan kepada massa untuk bergabung pada aksi massa yang akan digelar. Kerja mobilisasi massa berlangsung sebelum aksi dilaksanakan.
  9. Logistic dan medical rescue. Perangkat logistic bertugas menyediakan perlengkapan-perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantan p3k terhadap masa yang kesehatan fisiknya terganggu ketika aksi massa berlangsung.
  10. Dokumentasi. Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan kronologi.
  1. D.  Evaluasi Pra aksi

Setelah aksi selesai, wajib diadakan evaluasi aksi terkait ketersampaian pesan dan evaluasi teknis untuk menentukan langkah selanjutnya terkait perjuangan isu atau pesan yang disampaikan. Apabila pesan, isu ataupun tuntutan dirasa belum tersampaikan secara optimal, maka perlu dibangun format gerakan baru untuk mengawal hal tersebut hingga tercapai sepenuhnya.

Parlemen jalanan yang masiv bukanlah parlemen jalanan sesaat. Parlemen jalanan harus memiliki efek continuitas dan pengawalan terhadap isu dan tuntutan yang dibangun. Tidak sedikit para aktivis yang hanya melakukan parlemen jalanan, hanya demi kepentingan sesaat tanpa ada follow up yang berkelanjutan pada isu dan tuntutannya. Hal ini mengakibatkan bola isu dan tuntutan yang bergulir hanya pada saat hari dan waktu parlemen jalanan tersebut terlaksana, selebihnya nothing.

“ Sekali genderang perang ditabuh, pantah untuk mundur wwalu sejengkal langkah pun”

*  Kader PMII sampai MATI. Disampaikan pada Pelatihan Kader Dasar (PKD) Rayon PMII Pencerahan Galileo, April 2012.

jangan lupa komentar ya................

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s